RUU Perubahan Perkeretaapian: Apa Isinya & Alasan Pemerintah Modi

RUU Amandemen Perkeretaapian 2024, yang diperkenalkan oleh Menteri Perkeretaapian Ashwini Vaishnaw di Lok Sabha, bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efisiensi Dewan Perkeretaapian.

Apa itu RUU Perubahan Perkeretaapian 2024?

Ketentuan Undang-Undang Dewan Perkeretaapian India tahun 1905 dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perkeretaapian tahun 1989 melalui RUU yang diusulkan. Menteri Ashwini Vaishnaw menyatakan, “Semua ketentuan dalam Undang-Undang Dewan Perkeretaapian India tahun 1905 diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perkeretaapian tahun 1989 melalui RUU ini.”

Sebelum kemerdekaan, katanya, jaringan kereta api didirikan sebagai bagian dari Departemen Pekerjaan Umum. Undang-Undang Perkeretaapian India tahun 1890 disahkan untuk memfasilitasi kelancaran operasi berbagai organisasi perkeretaapian seiring dengan pertumbuhan jaringan.

Menurut Vaishnaw, Undang-Undang Dewan Perkeretaapian disahkan pada tahun 1905 dan organisasi perkeretaapian dipisahkan dari Departemen Pekerjaan Umum.

Undang-Undang Perkeretaapian India tahun 1890 dicabut pada tahun 1989 untuk menciptakan Undang-Undang Perkeretaapian, undang-undang perkeretaapian modern. Meskipun demikian, Dewan Perkeretaapian tetap menjalankan operasinya berdasarkan keputusan eksekutif dan tidak memiliki kewenangan hukum.

Mengapa Pemerintah Modi Mengusulkannya?

“Dengan menggabungkan gagasan Undang-Undang Dewan Perkeretaapian India tahun 1905 dan Undang-Undang Perkeretaapian tahun 1989, RUU baru ini berupaya untuk menyederhanakan kerangka legislatif. Dalam pernyataan tujuan dan sasaran RUU tersebut, Vaishnaw menyatakan bahwa hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk mengutip dua undang-undang.